Home Headline Hoaks Covid 19 dalam Perubahan Pemolisian

Hoaks Covid 19 dalam Perubahan Pemolisian

Author

Date

Category

“Awas, virus corona masuk Lampung,” tulis Okti Even Rizki (28) di Facebook. “Orang Lampung, pulang dari Malaysia, kena corona. Awas…”

Itu diunggah dua kali oleh Okti Even Rizki. Kemudian viral. Akhirnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menyelidiki. Hasilnya: Itu hoaks.

Okti ditangkap polisi, Rabu, 11 Maret 2020. Tuduhannya: Melanggar UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman pidana 6 tahun penjara (Detikcom, 11 Maret 2020).

Sekilas, ulah Okti aktivitas biasa. Lazim dilakukan orang masa kini. Seolah bukan tindakan pidana.

Tapi mengapa Okti ditangkap polisi? Publik bertanya-tanya.

PERUBAHAN POLISI di ERA LATE MODERNITY

Beberapa pakar sosiologi menyatakan, sekarang kita memasuki era post-modern.

Pendapat itu ditentang sosiolog Britania Raya, Anthony Giddens. Kata “post modern” berarti “melewati modern”. Sudah meninggalkan kemodernan.

Yang benar, menurut Giddens, kita sekarang di era late modernity. Bahasa Indonesia: Masa kemodernan tahap lanjut. Anthony Giddens (dalam George Ritzer, 2004:553-557).

Teori modernitas Anthony Giddens kini jadi panutan. Giddens dianggap sebagai salah satu kontributor sosiologi modern.

Definisi late modernity versi Anthony Giddens ada 4. Yakni:

  1. Kapitalisme
  2. Industrialisme
  3. Kemampuan Pengawasan
  4. Kekuatan Militer.

Kita tetap fokus pada topik: Pemolisian. Maka, kita fokus pada poin nomor 3: Kemampuan Pengawasan.

Polri tidak bertugas mengawasi masyarakat. Tidak ada peran pengawasan. Tapi, dalam tugas bidang preventif, ada tugas patroli.

Tugas preventif, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Mencegah terjadi pelanggaran hukum.

Dalam tugas ini diperlukan professionalisme teknik tersendiri. Seperti: Patroli, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

Yang, dalam hal ini, di kasus Okti Even Rizki: Unggahan Okti di Facebook terpantau Patroli Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung.

Di sinilah peran Polri, yang jika dikaitkan dengan teori Anthony Giddens, sudah memasuki era Late Modernity.

Di situ pula peran polisi sudah berubah. Tidak lagi hanya jadi gatekeeper dalam sistem peradilan pidana, seperti kata Siegel (2012). “…. peran polisi hanya sebagai penjaga ketertiban…”

Tidak. Tidak begitu lagi.

Sebab, andaikata begitu, maka unggahan Okti Even Rizki di atas belum terbukti “mengganggu ketertiban”. Hanya “berpotensi” mengganggu ketertiban. Belum terbukti.

Sementara, penindakan polisi harus berdasar bukti permulaan yang cukup (pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana).

POLISI MENCEGAH KEJAHATAN

Mengacu pada Lab (2014), secara sederhana pencegahan kejahatan dapat didefinisikan sebagai:

Tindakan polisi. Demi mengurangi terjadinya kejahatan.

Hal ini dapat dicermati jika menelisik pendefinisian pemolisian yang diajukan oleh beberapa ahli: Jones dan Newburn (1998), O’Brien dan Yar (2008) atau Kirby (2013).

Namun ketika konsep pemolisian tersebut dipraktikkan, yakni pemolisian formal dan terinstitusionalisasi, maka unsur pencegahan kejahatan seolah hilang. Atau samar-samar.

Contohnya kasus Okti Even Rizki. Seolah-olah bukan tindakan pidana. Orang bisa bilang: “Masak… posting di Facebook gitu aja, sampai ditahan polisi?”

Padahal, unggahan itu terjadi dalam situasi genting. Di saat masyarakat Indonesia (bahkan internasional) panik oleh tersebarnya virus corona (Covid 19). Sebaran virus yang luar biasa cepat dan masif.

Unggahan Okti Even Rizki menohok rasa takut publik, yang sudah takut.

Itu belum sampai pada analisis ‘efek domino’ akibat tindakan ‘menohok rasa takut publik’. Apa dampak sosialnya? Seberapa besar kerusakan sosial? Dari perspektif kriminalitas?

Beberapa ahli: Goldstein (1977), Hess (2009) atau Gaines and Miller (2011) memasukkan unsur pencegahan kejahatan, dalam peran polisi.

Pemolisian di era late modernity adalah: Polisi bersama masyarakat melakukan community policing. Juga, crime problem solving.

Itu demi memecahkan masalah kejahatan. Mengurangi rasa takut akan kejahatan. Dan, pencegahan kejahatan (Wrobleski and Hess, 2006).

Mengikuti alur pemikiran Goldstein (1977), Wrobleski dan Hess (2006), Hess (2009) atau Gaines dan Miller (2011), maka dalam pencegahan kejahatan, idealnya polisi berperan untuk:

  1. Menghilangkan situasi yang berpotensi memunculkan bahaya. Juga, situasi berpotensi terjadinya kejahatan.
  2. Polisi berpatroli (di kasus Okti Even Rizki: Unggahan di Facebook terpantau patroli cyber Direskrimsus Polda Lampung).

Juga, polisi mendekatkan diri dengan remaja. Bekerja bersama masyarakat. Mengedukasi masyarakat (jangan posting di media sosial secara serampangan).

TANTANGAN POLISI di ERA LATE MODERNITY

Perubahan sosial selalu diikuti tantangan (Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta, Komunitas Bambu, 2009).

Tantangan itu, mau – tidak mau, diterima Polri.

Tantangan itu, suka – tidak suka, menimbulkan aneka hambatan tugas Polri.

Tantangan itu pula, diakui atau tidak, menyisakan beberapa kegagalan.

Sebagai ilustrasi: Kegagalan polisi sering terlihat sebagai suatu kebingungan. Atau sikap ragu-ragu.

Misalnya: Ada orang menghina – mempersoalkan – berniat mengganti – Pancasila.
Atau menghina – mempersoalkan – berniat mengganti – Presiden RI sebagai simbol negara.

Atau perilaku orang yang mirip dengan contoh di atas.

Menghadapi itu, polisi tidak bersikap seragam.

Ada yang pelakunya langsung ditangkap, jadi tersangka, diproses hukum.

Ada yang tertunda, sehingga pelaku kabur.

Atau, ada yang tidak diproses. Ada juga yang sudah diproses, kemudian penahanan ditangguhkan. Samar-samar kelanjutannya.

Dari perspektif masyarakat, tampak polisi bimbang. Ragu. Seolah tidak ada kesetaraan hukum, bagi para pelanggar hukum. Si A ditangkap, si B ditunda.

Padahal, polisi harus mencegah potensi kejahatan di masa berikutnya. Tanpa kebimbangan. Jika polisi ragu bertindak, bisa menimbulkan preseden buruk.

Ada beberapa faktor penyebab polisi belum berhasil mencegah kejahatan.

Faktor-faktor tersebut dirangkum Kirby (2013, page 14 – 21). Dibagi: Eksternal dan Internal.

Faktor eksternal:

  1. Polisi belum mampu menyesuaikan organisasi, tata laksana dan cara kerjanya, terhadap perubahan politik, sosial, ekonomi, teknologi, lingkungan dan hukum yang terjadi sangat cepat di masyarakat.
  2. Polisi belum mampu bekerjasama dengan pihak-pihak yang juga merasa perlu mengendalikan kejahatan. Di antaranya, agen-agen komersial yang dibayar masyarakat untuk mengendalikan kejahatan.
  3. Polisi gagal mengembangkan peran, seiring perkembangan kebutuhan, tuntutan dan fokus masyarakat dalam pengendalian kejahatan. Walaupun, tidak sepenuhnya gagal.
  4. Polisi gagal menetapkan rencana kerja, akibat terdikte: Tekanan politik, media massa, media sosial, kelompok kepentingan yang ngumpet di belakang ormas.
  5. Polisi gagal memahami karakteristik komunitas, sebagai locus dan subjek pidana.

Faktor internal:

  1. Adanya polisi korup, bertingkah tidak etis, tidak profesional. Juga, kegagalan mengambil keputusan.
  2. Kepemimpinan jelek.
  3. Kegagalan memilih strategi pemolisian yang tepat dalam mengendalikan kejahatan.
  4. Kelemahan kompetensi, pengetahuan, dan motivasi pada tim polisi.

Kegagalan akibat berbagai unsur di atas, menghasilkan konsekuensi negatif. Logika: Semua kegagalan ada harganya. Si pembayar harga adalah masyarakat.

Menurut Cordner et al., harga kegagalan polisi mencegah kejahatan, ada beberapa aspek. Yakni:

A. Kenaikan kejahatan, kualitas dan kuantitas.

B. Menimbulkan ekonomi biaya tinggi

C. Menimbulkan sosial biaya tinggi.

KONKLUSI

Hambatan – tantangan wajib diatasi. Polri harus jadi pemenang, mencegah kejahatan.

Mengacu pada Wong (2012), maka kerangka besarnya adalah:

  1. Rasionalisasi organisasi Polri. Kinerja menggunakan metode ilmiah. Setia pada Standard Operational Procedure (SOP). Berorientasi pada hasil.
  2. Profesionalisme polisi. Menyangkut pendidikan, pelatihan umum, pelatihan khusus.
  3. Layanan Polri harus profesional, cepat-tanggap, bertanggung-jawab, kompeten.
  4. Perilaku polisi bertanggung-jawab. Dikontrol oleh sistem internal. Transparan di mata publik, sehingga menghasilkan kepercayaan.

SOLUSI

Demi mencapai empat hal di atas, Wong (2012) menyarankan semua polisi menyimak hal-hal sebagai berikut:

  1. Perubahan sosial – ekonomi, menyebabkan perubahan tujuan pencapaian penegakan hukum. Maka, pengambil kebijakan di Polri harus terus-menerus memperhatikan perubahan sosial di masyarakat.
  2. Data dan informasi jadi dasar pemolisian. Bukan lagi berdasar pengalaman, intuisi, sifat koersif, apalagi keras kepala.
  3. Polisi harus bisa menyatukan (kombinasi) berbagai cara dalam: Menegakkan hukum. Mengendalikan kejahatan. Menjaga ketertiban.
  4. Pemolisian harus berdasar: Prosedur baku. Institusional. Rasional.
  5. Pemolisian efektif – efisien, harus didukung anggaran dan perlengkapan memadai, tapi rasional.
  6. Semua polisi wajib diorganisir secara baik, dalam hal: Ideologi dan pemikiran. Rekruitmen dan pelatihan. Perintah dan kendali. Pengawasan dan akuntabilitas. Semua itu demi: Kuat secara politik, kompeten, dan profesional.
  7. Evaluasi kinerja secara terencana dan periodik. Berdasarkan ilmiah, dan penelitian yang komprehensif.

Terlepas dari semua dasar teori di atas, Polri sudah bertindak benar dalam kasus Okti Even Rizki. Sudah tegas. Tanpa kebimbangan.

Ketegasan itu mencegah potensi kejahatan serupa terulang di masyarakat. Ketegasan itu harus dipertahankan polisi. Demi menjaga ketertiban. (*)

Recent posts