Home Whitecollar Crime Kejahatan Politik Pilkada, Patroli Medsos

Kejahatan Politik Pilkada, Patroli Medsos

Author

Date

Category

PILKADA Serentak 2020 bukanlah pilkada serentak yang pertama. Indonesia melalui KPU sudah pernah melakukan pilkada serentak pada 27 Juni 2018, dengan melibatkan 171 daerah, terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Sejak tahapan sosialisasi yang dimulai pada November 2019, Medsos perlu mendapatkan perhatian khusus hingga Hari H Pilkada Serentak 2020. Itu pula yang pernah menjadi fokus perhatian pada Pilkada Serentak 2018. Sebab, perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan komunikasi dan media. Salah satunya adalah berkembangnya Medsos.

Definisi Medsos sangat beragam. Taprial dan Kanwar (2011) menjelaskan, Medsos adalah media yang memungkinkan seseorang untuk menjadi sosial, atau menjadi sosial secara daring dengan berbagi konten, berita, foto, video, atau sejenisnya dengan orang lain. Faktanya, 90 persen semua pengguna daring menggunakan Medsos.

Kontribusi terbesar pembahasan Medsos berasal dari Boyd dan Ellison (2007) dalam karyanya yang berjudul “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”. Mereka memunculkan terminologi social network sites yang selanjutnya menjadi cikal bakal terminologi Medsos.

Salah satu keunikan Medsos adalah kemampuannya dalam memasilitasi pengguna untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bertukar informasi. Taprial dan Kanwar (2012) menyebutkan beberapa keunggulan Medsos dibandingkan media konvensional, yakni adanya akses yang terbuka (accessibility), kecepatan penyampaian konten (speed), komunikasi dua arah atau bahkan multikanal. Kontennya bisa bertahan lama, hingga jangkauan yang tidak berbatas.

Keunggulan seperti ini sering kali digunakan untuk melakukan kejahatan. Penyalahgunaan Medsos juga berkontribusi pada munculnya hoaks atau hoax. Hoaks pada dasarnya merupakan kata atau kalimat (informasi atau berita) bohong, yang tersusun dengan struktur logika dan berpikirnya, dikemas secara licik, sehingga kemudian dianggap dan dapat diterima sebagai kata atau kalimat (informasi atau berita) yang benar atau asli.

Data yang merujuk pada dilakukanya hoaxes dan hate speech dapat dicermati dari data yang tercatat di Direktorat Tindak Pidana Siber.

Gelar Ronda Siber Serentak

Bawaslu juga menyatakan, Medsos menjadi titik paling krusial dalam Pilkada serentak 2018. Menurut Koordinator Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Bawaslu Mochamad Afifuddin sebagaimana dikutip detik.com, sekitar 70 persen provinsi yang mengikuti pilkada masuk kategori tinggi tingkat penggunaan Medsosnya.

Serangan Medsos di tingkat kabupaten dan kota juga tak kalah tinggi. Afifuddin menjelaskan, politik identitas terjadi di semua daerah dengan derajat berbeda. Sebanyak 25 persen kabupaten dan kota masuk kategori tingkat kerawanan tinggi.

Dua kabupaten paling rawan dalam pilkada 2018 adalah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. dan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Hal Ini dipengaruhi maraknya isu kesukuan dan putra daerah. Mobilisasi penduduk juga riskan karena dua kabupaten ini merupakan daerah pertambangan yang relatif kaya.

Setahun sebelum Hari H Pilkada Serentak, Bawaslu bersama KPU, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Polri menggencarkan ronda siber. Terutama untuk mengawasi Medsos. Kegaduhan dalam Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu dasar peningkatan ronda siber.

Ronda siber difokuskan pada pengawasan Medsos paling rawan karena tingkat kemasifannya yakni Facebook. Menkominfo kala itu, Rudiantara, pun melibatkan sembilan platform media sosial ikut dalam ronda konten. Mereka antara lain Google Indonesia, Facebook Indonesia, Twitter Indonesia, Telegram Indonesia, dan LINE Indonesia.

Rudiantara meminta akun yang melanggar aturan berkaitan dengan regulasi Pilkada agar diturunkan atau take-down. Jika penyelenggara platform tidak segera diturunkan, Kemenkominfo akan memaksa mereka untuk mengeksekusinya.

Sebagai penyelenggara pilkada yang independen, Bawaslu dan KPU memiliki otoritas dalam pengawasan medsos. “Tidak ada alasan bagi penyelenggara platform untuk tidak melaksanakan rekomendasi penyelenggara pilkada,” kata Rudiantara.

Lingkup ronda siber meliputi konten yang bermuatan negatif, berita bohong (hoaks), fitnah, dan ujaran kebencian. Kementerian Dalam Negeri menyatakan, Pilkada Serentak 2018 relatif aman dan lancar. Evaluasinya akan dipakai untuk program Pilkada Serentak 2020.

Salah satu indikator kesuksesan adalah minimnya gangguan siber terutama yang menyangkut isu suku, agama, ras dan antargolongan alias SARA. Kegaduhan pada Pilada DKI 2017 tidak terulang, terutama di Medsos.

Secara khusus, Polri membentuk Satgas Nusantara untuk mencegah berita bohong hingga ujaran kebencian bermotif SARA saat Pilkada. Satgas ini secara khusus bertugas mendinginkan suasana pilkada atau sebagai cooler.

Banyak yang dilakukan sepeti edukasi, literasi di internet dan di dunia nyata. Satgas Nusantara juga dirancang melakukan patroli siber terhadap akun-akun yang bersifat provokatif.

Satgas Nusantara Polri dikembangkan hingga ke Polda hingga Polres. Setiap ada Pilkada, satgas bekerja sama dan berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu, kontestan, tim sukses, tokoh masyarakat, ulama, dan sebagainya.

Licin

Pelaku kejahatan siber sangat licin. Meski anonimitasnya lebih terjamin, mereka masih sering mengambil alih akun milik orang lain untuk melakukan kejahatan.

Dalam tataran abstrak, hal ini dikenal dengan konsep stealth atau siluman. Pelaku terlebih dahulu menyembunyikan identitasnya dengan menggunakan identitas orang lain. Atau, menyamar dengan berbagai teknik atau cara, sebelum kemudian melakukan kejahatan lanjutan (Newman, 2009). Mereka mereka mendiskreditkan pemilik akun yang asli. Lihat diagram Pola Penggunaan Akun hasil olahan Dirtipidsiber tahhun 2017.

Teori Ruang Transisi atau Space Transition Theory menjelaskan bahwa manusia selalu membawa keseluruhan perilakunya saat berpindah dari ruang fisik ke ruang siber atau sebaliknya (Jaishankar, 2011). Seseorang dengan perilaku kriminal yang tertekan dalam ruang fisik memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan di dunia siber. 

Fleksibilitas identitas, anonimitas, dan kurangnya penjeraan di dunia siber menjadi sarana bagi pelaku untuk melakukan kejahatan lebih leluasa. Perilaku jahat di dunia siber kemungkinan dapat dipindah ke ruang fisik. Perilaku jahat di ruang fisik mungkin dapat pula dipindah ke dunia siber. Jeda waktu kepindahan ruang menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk dapat melarikan diri.

Pelaku kejahatan yang tidak saling mengenal cenderung untuk bersatu, bersama-sama di dunia siber untuk kemudian melakukan kejahatan di ruang fisik.

Hubungan dalam dunia fisik cenderung menyatukan pelaku dalam melakukan kejahatan di dunia siber. Seseorang yang berasal dari closed societies atau komunitas yang tertutup lebih mungkin untuk melakukan kejahatan di dunia siber daripada seseorang yang berasal dari komunitas terbuka.

Berdasarkan Teori Transisi Ruang, kejahatan di dunia siber memperoleh sebutan old wine in new bottles atau anggur tua dalam botol yang baru. Internet merupakan arena untuk melakukan kejahatan konvensional seperti kejahatan kebencian, pencurian dan kekerasan. Kejahatan di dunia siber pada dasarnya sama dengan kejahatan terestrial, hanya saja dilakukan melalui media baru (Aas, 2007).

Penyebab lainnya adalah tidak banyak netizen yang memahami aturan dan norma dalam berinteraksi seperti kesopanan dan kesantunan, selain aturan hukum yang dengan konsekuensi hukuman fisik yang berat.

Kesenjangan digital atau digital divide juga jadi masalah. Jarak antara pihak yang memiliki akses tak terbatas pada dunia siber, dan pihak yang memiliki keterbatasan akses, merupakan gejala dari masalah yang lebih besar dan kompleks.

Indonesia bagian timur masih tertinggal karena lemahnya infrastruktur digital. Kultur dan konten digital tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan kepentingan penduduk yang beragam (Servon, 2002). Pemenuhan hak akses terhadap keterbukaan informasi belum sepenuhnya dapat difasilitasi oleh negara. Kebijakan negara dalam penyelenggaraan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi masih lemah.

Membatasi akun

Mengingat penggunaan Medsos yang krusial terutama dalam kampanye, KPU membatasi jumlah akun yang dipakai untuk kampanye bagi seluruh calon. KPU menetapkan batas maksimal lima akun dan itu harus didaftarkan ke KPU.

Seperti dikutip CNN Indonesia, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan bahwa satu Medsos dibatasi satu akun. Jadi, satu akun di Facebook, satu akun di Instagram dan seterusnya. KPU kemudian mempublikasikan nama akun resmi milik calon kepala daerah kepada masyarakat.

KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye. Misalnya, tidak menyerang pasangan calon kepala daerah lain secara personal, mempertentangkan UUD 1945 dan Pancasila, baik dalam kampanye lapangan maupun kampanye siber.

Pimpinan KPU mengamini ada kemungkinan munculnya akun-akun palsu yang mengatasnamakan calon kepala daerah. Akun-akun palsu itu bisa mengunggah konten kampanye yang positif, bisa juga konten kampanye hitam untuk menjelekkan pihak lain.

“Kalau ada berita-berita di luar akun resmi yang didaftarkan ke KPU, masyarakat diharapkan tidak langsung percaya,” kata Arief seperti dikutip CNN Indonesia.

Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gajah Mada meneliti pertarungan opini di dunia siber pada Pilkada Serentak 2018. Hasilnya, di luar Facebook, Twitter, ternyata banyak digunakan oleh penumpang gelap untuk menebar opini.

Twitter menjadi ajang buzzer. Dengan menggunakan akun yang tidak jelas identitasnya, mereka melayangkan berita-berita kontroversial untuk mengarahkan opini publik.

Dari 4.605 tweets yang diteliti, ditemukan dua kategori tweet bazzer dan tweet asli.

Sebanyak 57 persen tweets yang diunggah masuk kategori buzzer, sisanya 43 persen tweets asli atau, betul-betul opini dari pemilik akun yang jelas identitasnya.

Sebagian konten yang ditayangkan buzzer masuk kategori berita tidak benar atau hoax, dengan tendensi ujaran kebencian. Dominasi buzzer otomatis akan melahirkan berita hoax dan ujaran kebencian.

Untuk itu, CfDS menyarankan dilakukanya literasi digital untuk membuka

kesadaran pemilik akun tentang etika dan kebenaran konten sehingga pilkada serentak terhindar dari kejahatan siber.

Recent posts