Home Whitecollar Crime Kejahatan Politik Pilkada, Ujaran Kebencian tanpa Batas

Kejahatan Politik Pilkada, Ujaran Kebencian tanpa Batas

Author

Date

Category

UJARAN kebencian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 dan Pasal 45 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dengan sifat tanpa batasnya (borderless), upaya hukum terhadap ujaran kebencian sulit untuk dirumuskan dan ditegakkan.

Tahun 2016, terdapat 18 kasus yang dilaporkan dan masih dalam status penyelidikan, serta hanya 1 kasus yang dapat diselesaikan (lihat Laporan Polisi Kasus Hate Speech Tahun 2016, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus, Subdit IT dan Cyber Crime).

Penyelidikan dan penyidikan kasus cybercrime merupakan fenomena baru. Metode yang digunakan oleh sedang dikembangkan dan diuji. Hanya dengan memanfaatkan teknologi, polisi memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun upaya ini tidak mudah mengingat digital evidence dengan mudah dihilangkan atau dihapus, bahkan ketika kejahatan sedang terjadi. 

Polisi sangat bergantung pada piranti lunak untuk melacak pergerakan digital dari tersangka. Selain itu polisi juga sering frustrasi ketika berhadapan dengan yuridiksi, batas negara tempat kejahatan dan keberadaan korban. Padahal cyberspace tidak mengenal batas (Gaines and Miller, 2011).

Banyak pihak yang melihat bahwa penuntutan terhadap online haters sebagai sesuatu yang sia-sia. Sebab, kontennya segera muncul kembali di Internet hampir seketika. Kemampuan pelaku mengunggah konten ujaran kebencian jauh melampaui kemampuan polisi untuk melacak dan menangkap pelaku.

Penghukuman dengan penjeraan juga memunculkan situs-situs yang memberikan dukungan kepada pelaku. Mereka memberikan penghormatan kepada pelaku sebagai martir. Menutup website tidak bisa menjamin website tersebut benar-benar tidak dapat diakses.

Tidak sedikit pendukung hak atas kebebasan mengampanyekan penegakan hukum sebagai sensor terhadap kebebasan berpendakat. Sensor sebagai cerminan dari rezim yang represif. Sensor juga dipandang hanya memunculkan potensi penyalahgunaan kekuasaan (Wolf, 2010). Argumentasi yang dikembangkan adalah definisi tentang ujaran kebencian sebagai konten yang subjektif. 

Mendinamisasi

Situasi seperti Pilkada Serentak 2018 menyebabkan polisi harus mampu menghidupkan dan mendinamisasi UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. UU ITE memiliki fungsi mengkriminalisasi suatu perbuatan, memberikan ancaman hukuman, serta efek jera bagi pelaku potensial.

Polisi akan menerapkan penegakan hukum terhadap semua kasus kejahatan terkait konten ilegal termasuk ujaran kebancian, hoax, penggunaan akses ilegal, dan pencurian identitas meski itu hanya kasus kecil. Dengan pemolisian kasus kecil, diharapkan tidak muncul kasus yang lebih besar.

Hal ini juga akan menjadi peringatan lebih dini terhadap kasus-kasus kecil di lingkup komunitas yang kecil pula. Tetzlaff-Bemiller (2011) menyarankan perlunya polisi melakukan penyamaran siber atau undercover online

Ini akan lebih cepat menetralisasi pelaku sebelum memunculkan perlukaan. Karena itu dibentuk Satgas Medsos pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, yang merupakan praktik nyata dari konsep undercover online.

Pada akhir Juni 2019, Subdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap kreator dan modifikator penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di Medsos. Tersangka merupakan aktor propaganda Medsos yang kerap menyebarkan konten kebencian dengan target permusuhan antarindividu dan/atau kelompok berdasarkan SARA.

Berita bohong yang disebarkan di dunia maya berupa kalimat, gambar, dan video dengan target menghina penguasa. Tersangka memiliki 20.000-an followers dan telah memposting 298 konten.

Tersangka dikenai pasal 45A ayat (2) juncto 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Target patrol siber

Karena menjadi host banyak opini, Facebook dan Twitter menjadi target utama patroli siber, baik oleh Kominfo maupun Polri. Pemilik dan pengelola Facebook dan Twitter diharap mendorong penggunanya patuh pada kode perilaku siber.

Banyak cara yang bisa dilakukan oleh pengelola Medsos. Termasuk  menunjukkan konten yang menipu dan palsu, seraya memberikan data dan informasi yang benar dan tepat. Mempromosikan nilai-nilai toleransi dan keragaman, juga memiliki peran penting dalam pemolisian terhadap hate speech (Wolf, 2010).

Counter-speech atau ujaran perlawanan merupakan kendaraan bagi masyarakat untuk melawan ujaran kebencian. Standar kewaspadaan dan kesukarelaan pada akhirnya lebih efektif dibandingkan penegakan hukum. 

Pelaku ujaran kebencian dapat diawasi dan ditangani tanpa batas, tapi tidak oleh penegakan hukum dan polisi tradisional. Komunitas internet harus bertindak sebagai neighborhood watch untuk melawan ujaran kebencian.

Levi dan Williams (2013) menuliskan bahwa pemolisian terhadap kejahatan siber bukan saja dilatarbelakangi oleh kekurangan polisi. Namun juga kelemahan dari pemangku kepentingan yang lain. Dengan demikian perlu kerja sama multiagen atau multi-agency partnerships.

Recent posts

The Wirtschaftswachstum im Euroraum

The EU-Kommission forecasts that the Wirtschaftswachstum with the Eurozone will increase by several percent this coming year, and five percent by 2021. The...

How you can Install the iphone Antivirus

There are several several types of iphone malware programs. The ones that include anti-virus software and mobile protection applications are security software. There...

Buyer VPN Alternatives

While some individuals are concerned that a consumer vpn may not be secure enough, many of them want to be sure that their...