Home Whitecollar Crime Masak Sayur, Sambil Menghina Pejabat (2-Tamat)

Masak Sayur, Sambil Menghina Pejabat (2-Tamat)

Author

Date

Category

Facebook dimulai dengan iseng. Mark Zuckerberg, mahasiswa semester 2 Harvard University, AS, Februari 2004, membuat situs kontak jodoh: Facemash.com. Lantas jadi Facebook. Membesar sampai sekarang (Facebook, 2010).

Setelah besar, banyak orang iseng di Facebook. Termasuk seorang ibu di Bogor, posting menghina Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Jadi perkara hukum. Heboh.

Ini videonya:

Pernyataan Risma Soal Kasus Penghinaan di Facebook

Akun Facebook atas nama Zikria Dzatil mengunggah foto Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini pada 16 Januari 2020.Diunggahannya tersebut akun Zikria menulis status yang dianggap menghina Risma. Pemkot Surabaya kemudian melaporkan pemilik akun Zikria Dzatil.Polisi pun menangkap Zikria pada Sabtu (1/2/2020) di rumahnya di kawasan Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor, Kota Bogor.Bagaimana pendapat Sahabat Kompas.com? – Simak berita selengkapnya dengan klik tautan di bawah ini https://surabaya.kompas.com/read/2020/02/06/16260041/5-pernyataan-risma-tentang-kasus-penghinaan-di-facebook-maafkan-tapi-tak-mauEditor: RachmawatiScriptwriter: Rizkia Shindy ImawatiVideo Editor: Dina Rahmawati

Dikirim oleh Kompas.com pada Jumat, 07 Februari 2020

Kasus semacam ini, marak. Terus-menerus terjadi. Dampaknya tak terduga. Bisa kerusakan sosial.

Contoh:

  1. Serangan – perusakan dua vihara dan lima klenteng di Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, 2016. Diawali hasutan lewat media sosial.
  2. SAFEnet mencatat 100 kasus persekusi terjadi Januari – November 2017.
  3. Data KontraS: Sedikitnya 48 kasus persekusi berbasis agama dan keyakinan terjadi sepanjang Januari – Oktober 2017.

Sebab, (Wolf, 2010) menyatakan: Online haters melakukan viktimisasi terhadap individu atau kelompok.

Itu merekrut followers. Membangkitkan keberanian. Mengobarkan individu-individu di rumah masing-masing, dengan pemikiran serupa.

Harus dicermati, ujung hate speech memunculkan kekerasan. Menghasilkan ancaman, abuse, racist, sexist, homophobic, serangan simbolik, psikologis dan emosional(O’Brien and Yar, 2008).

Law enfocerment diuji. Pergulatan antara tekanan opini publik, dibanding kerusakan sosial yang dihasilkan suatu kasus. Segan publik. Atau rusak publik.

Ada dua pendapat. Siegel (2012) mengakui, penegakan hukum memunculkan deterrent effect. Juga mengendalikan kejahatan.

Tapi, (Siegel, 2012) memberikan catatan. Bahwa penegakan hukum semata, belum terbukti bisa menurunkan angka kejahatan.

Bahkan bisa menimbulkan benturan di masyarakat. Memicu munculnya ketidak-percayaan masyarakat terhadap polisi.

Sampai di sini Polri ‘terombang-ambing’. Menimbang-nimbang. Hasilnya, penahanan tersangka ditangguhkan.

Pastinya, ada yang bersorak, ada yang kecewa.

Jangan salah estimasi. Hati-hati. Kasus yang tampaknya sederhana ini punya latar belakang massa. Skala besar. Hasil bentukan politisi. Dalam perebut kekuasaan.

Terus… mau dibawa ke mana, kasus seperti ini?

O’Brien dan Yar (2008) dalam bukunya, menawarkan: Pengendalian Sosial. Ini masuk wilayah kriminologi.

Per definisi: Pengendalian Sosial, menyangkut berbagai sarana untuk mencapai kesesuaian. Dengan aturan-aturan dan norma-norma sosial.

“Itu mencakup sosialisasi, pengasuhan, tekanan kelompok dan ideologi, serta mekanisme formal, terkait dengan pemolisian dan hukuman.” (O’Brien and Yar, 2008).

Konsep ini kemudian cenderung mengacu pada definisi Pengendalian Sosial versi Michel Foucault (15 Oktober 1926 – 25 Juni 1984). Pakar teori sosial dari Prancis.

Definisi Pengendalian Sosial versi Michel Foucault dapat ditemukan dalam artikel
yang ditulis oleh Wilson (2001).

“Bahwa Pengendalian Sosial, yang dibangkitkan kembali pada 1980-an, digunakan sebagai sarana. Melalui analisis keadilan yang kompleks dan bertentangan. Sehingga dicapai suatu tatanan dalam masyarakat demokratis.” (Wilson, 2001)

Gampangnya: Pengendalian Sosial bukan sekadar praktik institusi. Melainkan juga melatih dan mengeksploitasi kekuasaan. Mulai dari konstruksi, ideologi, sampai produksi makna.

Ada analisis Garland (2001) tentang Pengendalian Sosial. Di buku berjudul The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society.

Garland (2001) tidak lagi menyebutnya sebagai Pengendalian Sosial, tapi “a culture
of control tout court”.

Per definisi. Bahwa bukan sekadar sosialisasi, pendidikan dan sejenisnya. Melainkan juga mencakup aspek kekuasaan dan budaya di masyarakat.

Intinya, harus ada reward and punishment oleh lembaga formal dan informal.

Pengendalian Sosial dilakukan oleh Agen Pengendali Sosial.

Clinard dan Meier (2011) mendefinisikan Agen Pengendali Sosial sebagai: Orang-orang yang mengadministrasikan sanksi.

Mereka adalah: polisi, jaksa, dan hakim dalam sistem peradilan pidana

“Termasuk para pemberi kerja, psikiater, guru. Tidak kalah penting, pemimpin agama yang menjanjikan surga dan mengancam neraka.” (Clinard and Meier, 2011).

Dengan kata lain, dalam kasus bahasan kita ini, Agen Pengendali Sosial bukan hanya polisi.

Jika polisi sendirian, maka bakal masuk ke situasi ‘terombang-ambing’ tadi. Lantas, menimbang-nimbang. Hasilnya, penahanan ditangguhkan. Meski proses hukum berlanjut.

Akibat berkutnya, tidak terjadi deterrent effect.

Akibat berikutnya, perilaku penghinaan itu ditiru ibu-ibu sambil menanak nasi. Dan bangga.

Akibat berikutnya, delegitimasi pejabat publik.

Akibat berikutnya… (*)

Recent posts