Home Whitecollar Crime Mengintip Celah Kejahatan Korporasi pada BUMN

Mengintip Celah Kejahatan Korporasi pada BUMN

Author

Date

Category

Sejak Indonesia merdeka, ada issue yang kerap menjadi perdebatan di kalangan founding fathers, yaitu mengenai posisi dan peran negara yang bersinggungan dengan kata “dikuasai oleh negara”, seperti yang termuat di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada saat itu Presiden Soekarno menafsirkan, bahwa karena kondisi perekonomian masih lemah pasca-kemerdekaan, maka negara harus menguasai sebagian besar bidang usaha yang dapat menstimulasi kegiatan ekonomi.

Pernafsiran yang bertentangan dengan pemikiran Hatta, yang mengemukakan bahwa negara hanya cukup menguasai perusahaan yang benar-benar menguasai kebutuhan pokok masyarakat. Pemikiran Hatta ini lebih sesuai dengan paham ekonomi modern, yaitu, peran negara cukup menyediakan infrastruktur yang mendukung proses pembangunan.

Pasca kemerdekaan, negara memegang posisi dan peranan yang sangat dominan, oleh karena:

  1. Situasi negara yang baru lepas dari penjajahan dan tidak memiliki social overhead capital sebagai modal pembangunan
  2. Besarnya kerugian dan kerusakan public utilities sebagai akibat perang
  3. Terpinggirkannya pengusaha pribumi sebagai warga kelas ketiga, setelah Eropa dan Keturunan Arab serta Tionghoa

Beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional adalah dengan mendirikan perusahaan negara dalam bidang infrasturktur yang bersifat monopoli alamiah dengan melakukan nasionalisasi. Tetapi, banyaknya banyaknya pergolakan politik serta pemberontakan bersenjata, menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan politik yang mengakibatkan pemerintah tidak dapat berbuat banyak terkait perbaikan infrastruktur prasarana publik.

Upaya pemerintah terkait perlindungan terhadap pengusaha pribumi, kegagalan. Nasionalisasi juga tidak efektif, karena sebagian besar perusahaan Belanda yang dinasionalisasi sudah mengalihkan asetnya ke Belanda. Ketidakefektifan nasionalisasi tersebut diperkuat dengan adanya pembengkakan anggaran pembangunan dan belanja negara (APBN), karena aset perusahaan negara tersebut berasal dari penyisihan kekayaan negara dari APBN.

Pada 12 April 1966, Presiden Soeharto didampingi Sri Sultan Hamengkubuwono IX, mengumumkan haluan ekonomi terbuka. Dengan kebijakan ini Pemerintah berharap, negara-negara asing dapat menanamkan modalnya ke Indonesia.

Pengelolaan BUMN (badan usaha milik negara) pun direvisi berdasarkan prinsip dekonsentrasi, debirokrasi dan desentralisasi. BUMN diharapkan mampu berkontribusi positif bagi Pemerintah dalam bentuk dividen dan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN menjadi salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping badan usaha swasta dan koperasi.

Berdasarkan UU tadi, BUMN terdiri dari dua jenis, yaitu Badan usaha perseroan (Persero) dan badan usaha umum (Perum). Maksud dan tujuan pendirian BUMN, antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya, dan penerimaan negara pada khususnya
  2. Mengejar keuntungan
  3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
  4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi
  5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat

Dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015 – 2019, berdasarkan jenis usahanya, BUMN dibedakan menjadi 13 sektor, yaitu:

  1. Sektor Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, dan Pertanian.
  2. Sektor Indusri Pengolahan.
  3. Sektor Informasi dan Komunikasi.
  4. Sektor Keuangan dan Asuransi.
  5. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran.
  6. Sektor Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis.
  7. Sektor Transportasi dan Pergudangan.
  8. Sektor Hotel dan Restoran.
  9. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang.
  10. Sektor Pertambangan.
  11. Sektor Pengadaan Gas, Uap, dan Udara Dingin.
  12. Sektor Konstruksi.
  13. Sektor Real Estate.

Pada tahun 2017, setidaknya terdapat 115 BUMN di Indonesia, yang terdiri dari 14 Perum, 84 Persero, dan 17 Persero Tbk. Pada tahun itu, kepemilikan aset BUMN naik menjadi Rp 7.212 triliun. Dalam hal equitas melesat ke angka Rp 2.387 triliun. Dari aspek pendapatan mencatatkan Rp 2.208 triliun dengan peningkatan laba menjadi Rp 186 triliun.

Belanja modal pun meningkat menjadi Rp 349 triliun yang terdiri dari Rp 268 triliun untuk infrastruktur, dan Rp 81 triliun untuk noninfrastruktur. Sementara itu, peningkatan kontribusi pajak pada 2017 naik menjadi Rp 211 triliun.

Kejahatan Korporasi

Namun di sisi lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, ada indikasi sejumlah BUMN, korupsi, seiring ditetapkannya PT Nindya Karya sebagai tersangka. Fenomena yang kemudian dikonseptualisasikan dengan terminologi kejahatan korporasi (corporate crime).

Kejahatan korporasi umumnya dilakukan kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan besar di masyarakat. Meski korporasi sebagai organisasi adalah sah dan dijalankan oleh anggota masyarakat berstatus tinggi, namun dalam upayanya memaksimalkan keuntungan, mereka melaluinya dengan melaksanakan praktik-praktik bisnis yang ilegal.

Kejahatan korporasi sering terlihat sebagai tindakan ilegal yang dilakukan oleh karyawan. Namun, dampaknya akan sangat menguntungkan bagi korporasi, khususnya dalam aspek keuangan korporasi.

Kramer mendefinisikan, kejahatan korporasi sebagai “Hasil pengambilan keputusan yang disengaja oleh orang-orang yang menduduki posisi struktural dalam organisasi, dan membuat keputusan dengan sengaja untuk memberi manfaat atau keuntungan bagi diri mereka sendiri”. Tak heran bila kemudian individu-individu yang terlibat, yang umumnya memegang posisi sosial bergengsi, mendapatkan penghasilan tahunan di atas rata-rata nasional per kapita.

Berdasarkan penggunaan power atau kuasa yang dimiliki dalam melakukan kejahatan pelaku dapat dibedakan menjadi:

1.  Mereka yang menggunakan “coercive power” atau “power over”. Mereka merupakan bagian dari negara atau corporate authority yang dengan sistematis menegakkan predominant values melalui praktik-praktik institusional, seraya menyelubungi kepentingan pribadinya (lihat Bachrach and Baratz, 1970).

2.  Mereka yang menggunakan “influential power”. Adalah mereka yang mengeksploitasi posisinya dalam jaringan dan menggunakannya untuk memanipulasi tekanan dan mengubah peristiwa tertentu untuk hasil yang diinginkan. Penyuapan terhadap pejabat publik, pemalsuan dokumen, memanipulasi aturan, mengendalikan pasar, serta pengaturan agenda politik merupakan modus operandi umum yang dilakukan oleh kelompok ini (lihat Walters, 2011).

3.  Mereka yang menggunakan “soft power” atau “ambassadorial power”. Adalah mereka yang menggunakan pesona, persuasi, dan kewirausahaan. Mereka yang berada di posisi elit atau berpengaruh dapat menyajikan, membangun, dan memromosikan hasil yang mereka inginkan melalui metode dan gambar yang seolah tampaknya mendukung kepentingan banyak pihak. Tombs dan Whyte (2010) menyebutnya sebagai “covert power”.

Kejahatan korporasi pada dasarnya baru muncul saat munculnya industrialisasi dan ekonomi pasar. Perhatian kaum cendikia terhadap kejahatan korporasi, baru muncul saat Edwin H. Sutherland pada tahun 1949 menyinggung fenomena kejahatan korporasi dalam buku White Collar Crime.

Dalam menjelaskan fenomena kejahatan korporasi, Sutherland mendasarkan dirinya pada analisis terhadap 70 perusahaan terkemuka di Amerika yang beroperasi di sektor pertambangan, manufaktur, dan perdagangan. Fokus analisisnya pada beberapa praktik bisnis ilegal yang dilakukan oleh korporasi, seperti:

  1. Pelanggaran terhadap peraturan perdagangan.
  2. Misrepresentation dalam iklan.
  3. Pelanggaran paten, merek dagang, dan hak cipta.
  4. Pelanggaran hukum perburuhan.
  5. Illegal rebates.
  6. Penipuan keuangan dan pelanggaran
    kepercayaan.
  7. Violations of war regulations.

Kejahatan korporasi merupakan bagian dari kejahatan ekonomi yang umumnya tidak menyebabkan ancaman jiwa korban, namun menyebabkan hubungan kausalitas yang pada akhirnya mengancam kehidupan masyarakat secara masif.

Menurut Sutherland (1939), ciri dari kejahatan tersebut adalah:

1.     Adanya penyamaran maksud tujuan dari kejahatan tersebut (disguised purpose of criminal intent).

2.     Keyakinan pelaku akan kecerobohan dan ketidakwaspadaan, serta kebodohan korban yang menjadi sasaran kejahatan (reliance upon ignorance and acelessness of the victim).

3.     Adanya penyembunyian pelanggaran oleh pelaku (concealtment of violation).

  1. Adanya penyamaran maksud tujuan dari kejahatan tersebut (disguised purpose of criminal intent).
  2. Keyakinan pelaku akan kecerobohan dan ketidakwaspadaan, serta kebodohan korban yang menjadi sasaran kejahatan (reliance upon ignorance and acelessness of the victim).
  3. Adanya penyembunyian pelanggaran oleh pelaku (concealtment of violation).

Kejahatan korporasi mengacu pada kegiatan kriminal yang dilakukan oleh atau atas nama perusahaan, namun dalam praktik, aktifitasnya melibatkan upaya karyawan korporasi – white-collar workers. Hal ini yang menyebabkan di tataran permukaan, kejahatan korporasi terlihat sebagai penggelapan, penipuan, insider trading, penyuapan, dan pencurian.  Namun, keuntungan dari aktifitas tersebut, dari awal sudah dirancang secara terorganisir untuk keuntungan, manfaat, atau kepentingan perusahaan.

Seiring dengan perkembangan bisnis dan ekonomi, kejahatan korporasi tidak lagi hanya sebatas pemalsuan, penggelapan, penipuan, atau pelanggaran peraturan. Akan tetapi sudah berkembang pada kegiatan-kegiatan, antara lain:

  1. Kejahatan yang merugikan konsumen dan karyawan melalui kegiatan seperti price fixing, illegal mergers, spionase industri, dan pengerusakan lingkungan.
  2. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang ditujukan terhadap perlindungan konsumen dan angkatan kerja.
  3. Kekerasan terhadap perempuan.
  4. Kejahatan yang dilakukan oleh bank dan broker.

Snider (1993), menyatakan “Kejahatan korporasi sebenarnya lebih berbahaya karena menimbulkan kerugian keuangan yang lebih banyak, dan menghancurkan lebih banyak nyawa”. Namun sayangnya, masih banyak yang mengganggap dampak atau korban kejahatan korporasi sebagai victimless crime.

Benson dan Simpson (2009) memberikan sebuah ilustrasi. Berdasarkan data dari Federal Bureau of Investigation (FBI), tahun 2006 kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional mencapai angka 17,6 miliar dollar, sementara untuk kerugian akibat kejahatan korporasi mencapai angka 300 miliar dollar.

Sama halnya dengan kejahatan konvensional, kejahatan korporasi pun dapat menyebabkan perlukaan secara fisik. Perlukaan secara fisik yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi muncul karena pelanggaran aturan kesehatan dan keselamatan kerja, produksi dan distribusi barang-barang konsumsi yang tidak aman, serta pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Bedanya dengan kejahatan konvensional, perlukaan fisik yang diakibatkan kejahatan korporasi sulit untuk dapat ditemukenali dan dapat terjadi secara masif. Benson dan Simpson (2009) memperkirakan, ribuan pekerja meninggal dan ratusan ribuan lagi mengalami luka, cacat tubuh, atau menderita berbagai penyakit akibat diabaikannya aturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja.

Benson dan Simpson (2009) menambahkan, kejahatan korporasi juga mengakibatkan dampak atau kerusakan iklim moralitas masyarakat. Kejahatan ini dipandang dapat merusak keyakinan terhadap keadilan dan legitimasi pemerintah. Membuat ketidakpercayaan dan melemahkan moralitas dan kepercayaan publik terhadap praktik-praktik usaha, bisnis dan ekonomi.

Kejahatan korporasi merusak mekanisme pasar untuk mampu mengurangi biaya atas barang dan jasa, dan untuk meningkatkan efisiensi melalui kompetisi, yang pada akhirnya akan merusak sistem ekonomi sebuah negara. Lebih jauh lagi menurut Benson dan Simpson (2009), kejahatan korporasi membuat suatu pembenaran untuk dilakukannya pendefinisian ulang terhadap definisi kejahatan.

Dampak kejahatan korporasi juga sering dianggap sebagai bencana, sehingga berakibat pada munculnya pemikiran tidak ada satu pihak yang dapat dimintakan pertanggunganjawab. Hal ini, kemudian, berupaya untuk didudukan kembali oleh, misalnya, Green (2005). Green (2005) yang melihat terjadinya bencana alam dan korbannya sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara (setidaknya by omission).

Negara dengan kekuasaannya telah dengan sengaja membiarkan warga negaranya berada dalam situasi yang berbahaya, gagal mengidentifikasi atau bahkan mengabaikan potensi resiko dan bahaya yang dihadapi oleh warga negara, serta juga mengesampingkan alokasi anggaran yang proporsional demi menjamin life-safety dari warga negara.

Bukan saja berdasarkan besarnya kerugian dan perlukaan yang muncul, singkatnya, kejahatan korporasi harus mendapat reaksi sosial yang keras, sebab:

  1. Pelaku kejahatan menciptakan sebuah skema kejahatan tersistem untuk memperoleh keuntungan masyarakat secara curang.
  2. Masyarakat tidak sadar dirinya menjadi korban sistem kejahatan terorganisir dan menganggap hal tersebut sebagai dinamika normal gerakan perekonomian.
  3. Sistem kejahatan memanfaatkan hubungan kausalitas ekonomi dan mengakibatkan tingginya harga akhir di masyarakat.
  4. Kejahatan menyebabkan kemiskinan, rendahnya Logistic Performance Index (LPI) negara, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan kekurangan penerimaan negara.
  5. Kejahatan tersebut memberikan kontribusi dalam mengkokohkan dan stabilitas kejahatan organisasi dan korporasi yang sulit dikendalikan.

Para pemegang saham

Kejahatan korporasi  sangat berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau dengan dunia bisnis (economic or business related activities), seperti misalnya “defraunding stockholders” (terutama dalam persoalan publik), “defrauding the public” (merugikan  konsumen  pembeli  dengan monopoli atau “fixing prices” atau “mirepresenting products”), “defraunding the government” (menghindari pajak dengan benar), “endangering the employess” (tidak memperdulikan keselamatan para karyawan).

Korporasi dapat dituntut karena kejahatan. Peraturan perundangan di Indonesia menyebutkan tentang tanggungjawab korporasi seperti diatur dalam :

  1. Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang.
  2. Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adanya klaim bahwa pemegang saham tidak dapat dimintakan pertanggunganjawab, ketika agen korporasi bertindak secara ilegal, dan karenanya tidak boleh dihukum, keliru. Sebab, pemegang saham tetap menerima manfaat dari perilaku ilegal. Apalagi bia dapat dibuktikan bahwa keuntungan haram tersebut disalurkan ke kas pemegang saham. Karena itu, kata Etzioni dan Mitchell, para pemegang saham layak dimintai pertangungjawaban.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan doctrine of separate legal personality of a company dapat dipahami bahwa tanggung jawab terbatas tersebut merupakan penentuan pembatasan tanggung jawab pribadi pemegang saham atas kewajiban perusahaan. Artinya, saat perseroan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar jumlah modal yang disertakanya dalam perseroan.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: Pertama, persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Kedua, pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan.

Keempat, pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) tersebut sejalan dengan doctrine of separate legal personality of a company. Dengan doktrin tersebut ada penegasan bahwa, antara perseroan dan pemegang saham ada suatu tabir pemisah. Di sini dapat dipahami tentang prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan”.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) itu menjadi ukuran yang membuat pemegang saham tidak dilindungi oleh the doctrine of separate legal personality of a company.

Berdasarkan doktrin piercing the corporate veil, pemegang saham bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi. Ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) tidak sejalan dengan klausa pada pasal 155 UU PT  dimana yang menjadi penanggung jawab apabila terjadi pelanggaran pidana korporasi adalah Direktur dan Komisaris. Tidak disebutkan secara spesifik pemegang saham.

Perseroan terbatas (limited liability) diartikan bahwa “shareholders of a corporation are not personally liable for debts incurred or torts committed by the firm”. Karena itu Perseroan terbatas itu secara metaforis disebut sebagai corporate veil yaitu subjek hukum yang terpisah (separate legal personality) yang tujuannya melindungi pemegang saham.

Hal itu sejalan dengan doctrine of separate legal personality of a company yang menegaskan bahwa, antara perseroan dan pemegang saham ada suatu veil (tabir pemisah). Artinya, terdapat prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan.

Pemikiran tersebut pada umumnya didasari pendapat “a corporation may exist and act as an entity or legal unit separate and apart from its shareholders”. Doctrine of separate legal personality of a company harus dipahami tidak absolut melindungi pemegang saham dari pertanggungjawaban pribadi. Sebab pertanggungjawaban pemegang saham dapat berubah menjadi kondisi piercing the corporate veil sesuai doktrin piercing the corporate veil, yaitu tanggung jawab pemegang saham secara pribadi, akibat tindakan perusahaan yang dipengaruhi pemegang saham.

Hal demikian dapat terjadi apabila pemegang saham menjadi alter ego, dimana keberadaan pemegang saham menjadi bagian perusahaan dan menganggapnya miliknya sendiri. Kondisi piercing the corporate veil itu terjadi, apabila perusahaan dimanfaatkan pemegang saham melakukan kecurangan atau fraud dengan cara menjadikan perusahaan sebagai alter ego pemegang saham.

Kondisi piercing the corporate veil terjadi, apabila perusahaan dimanfaatkan pemegang saham melakukan kecurangan atau fraud dengan cara menjadikan perusahaan sebagai alter ego pemegang saham. Penerapan doktrin piercing the corporate veil dan alter ego memerlukan pemikiran yang kuat dan mendalam, agar tidak memperoleh hambatan dalam penerapannya.

Dalam konteks hukum perusahaan di Indonesia terkait dengan pengaturan hukum prinsip alter ego dan piercing the corporate veil di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan hasil transplantasi hukum asing (legal transplants, legal borrowing atau legal adoption) yang di Indonesia mengalami kendala dan benturan sistem hukum untuk meminta pertanggungjawaban pemegang saham atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan akibat pengaruh pemegang saham.

Sistem politik hukum di Indonesia didominasi sistem hukum civil law peninggalan kolonial Belanda yang telah membudaya pada sistem hukum di Indonesia terutama untuk meminta pertanggungjawaban atas terjadinya perbuatan melawan hukum.

Ciri civil law adalah undang-undang dan hukum yang terkodifikasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Kahn-Freund (1974) yang menyatakan bahwa keberhasilan pencangkokan bergantung terutama pada sistem politik terkait, sementara Legrand (1997a; 19976) dan Seidman (1994) berpandangan bahwa hukum sebagai sebuah konstruksi yang terbentuk secara kultural, sama sekali tidak bisa dicangkokkan ke kultur lainnya.

Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya meminta atau menuntut pertanggunganjawab ketika agen korporasi bertindak secara ilegal dari aspek hukum seperti disampaikan Gordon dan Coneybeer (1995) antara lain:

1.     Peraturan perundangan yang mengatur korporasi dan kejahatan korporasi tidak didefinisikan dengan baik konsep kejahatan korporasi, dan ketika terjadi kejahatan korporasi biasanya ditangani melalui mekanisme di luar sistem peradilan pidana. Kompensasi dan ganti rugi digunakan sebagai cara dan strategi oleh pelaku kejahatan korporasi untuk mencegah korban membuat laporan atau untuk menghindar dari adanya tuntutan hukum.

2.     Peraturan perundangan yang dirancang untuk melarang bentuk perilaku kejahatan korporasi, tidak hanya buruk untuk ditegakkan, tetapi juga tidak efektif sebagai alat pengendalian yang dapat memunculkan pengaruh penggentarjeraan.

3.     Sering kali korporasi memiliki hubungan simbiosis dengan pemerintah. Mereka sering kali bekerja sama membuat atau membangun peraturan perundangan yang “sesuai” kepentingannya, termasuk di dalam menentukan langkah-langkah untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

4.     Investigasi terhadap kejahatan korporasi sering terhalang oleh beragam masalah metodologis, seperti akses yang terbatas ke pendanaan, data, serta kompleksitas bisnis perusahaan.

Kejahatan di balik regulasi

Dalam konteks ini, maka kejahatan korporasi dapat disebut sebagai crime behind regulations. Terminologi crime behind regulations memang belum dikenal dalam dunia kriminologi maupun hukum. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum, seringkali ditemukan beberapa kasus yang dihadapi oleh penegak hukum, terkendala, karena adanya regulasi (terutama regulasi internal) yang overlapping dan sengaja dibuat ada celah untuk berbuat kejahatan.

Treatment terhadap praktik seperti ini yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu dengan melakukan audit terhadap regulasi yang ada untuk dapat dilakukan perbaikan oleh para pembuat kebijakan.

Pasar gelap

Salah satu ciri dari kejahatan korporasi adalah, bahwa seiring dengan dilakukannya kejahatan tersebut, berkembang pula illegal markets atau tersedianya illegal goods atau illegal services. Seiring kejahatan tersebut, kata Framis, muncul kejahatan lain sebagai instrumen, korupsi, kejahatan kekerasan, pencucian uang, bahkan sampai dilakukannya penetrating the legal economy.

Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, mengacu pada McEachern (2012), melibatkan product market, household, firm, serta resource market. Product market didefinisikan sebagai market in which a good or service is bought and sold. Household didefinisikan sebagai pihak yang meminta produksi atas barang dan jasa, serta menyediakan tenaga kerja, bahan baku, serta entrepreneurial ability.

Firm didefinisikan sebagai pihak yang berperan melakukan proses produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh households. Resource market didefinisikan sebagai pihak yang menentukan cara untuk memperoleh bahan baku dan tenaga kerja.

Upaya pelaku kejahatan korporasi dalam melakukan monopoli pada product market dapat dilihat ketika mampu memengaruhi kebijakan negara sedemikian rupa, sehingga hanya kelompoknya saja yang dapat melakukan penjualan dan pembelian terhadap barang atau jasa, termasuk menentukan harga. Jika ada pihak lain yang menyediakan barang atau jasa yang sama maka yang bersangkutan melakukang racketeering atau menggunakan cara-cara kekerasan.

Monopoli terhadap household dilakukan dengan memengaruhi kebijakan negara sehingga muncul kebijakan tentang upah tenaga kerja yang murah. Kebutuhan akan tenaga kerja murah juga sangat mungkin dilakukan dengan melakukan people smuggling atau human trafficking.

Pelaku kejahatan korporasi juga berupaya untuk menghilangkan adanya batasan-batasan terhadap konsumsi dan konsumen dari barang dan jasa yang diproduksi.

Firm, proses produksi barang dan jasa, dimonopoli oleh pelaku kejahatan korporasi dengan cara mempengaruhi kebijakan negara sehingga mempermudah perijinan mendirikan pabrik, termasuk syarat-syarat dalam melakukan produksi. Aktifitas ini juga dapat disertai dengan dilakukannya intellectual property theft.

Resource market dimonopoli dengan cara mempengaruhi kebijakan negara sehingga memunculkan kebijakan yang mempermudah untuk memperoleh bahan baku dan tenaga kerja, termasuk praktik impor terhadap bahan baku dengan mudah dan murah. Pemenuhan akan bahan baku, bila memang harus didatangkan dari luar negeri, akan disertai pula dengan praktik fraud, document forgery, serta tax evasion.

Pemolisian

Salah satu reaksi sosial yang muncul, ketika kejahatan korporasi terjadi, adalah dilakukannya pemolisian. Secara sederhana pemolisian, didefinisikan oleh O’Brien dan Yar (2008), sebagai berbagai praktik regulasi yang berfungsi untuk memonitor perilaku sosial dan memastikan kesesuaiannya dengan hukum dan kode normatif.

Dan dalam konteks ini, menurut Schmalleger (2014), tujuannya adalah melakukan penegakan hukum dan melakukan penangkapan terhadap pelanggar yang berpartisipasi dalam kejahatan. Mengacu pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, khususnya Bab III mulai Pasal 13 sampai dengan Pasal 19, pemolisian terhadap kejahatan korporasi sepenuhnya menjadi domain utama atau tanggung jawab Polri.

Pemolisian terhadap kejahatan korporasi di Indonesia dilakukan oleh Bareskrim POLRI, khususnya oleh 3 (tiga) direktorat dan jajaran dibawahnya, yaitu Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Direktorat Tindak Pidana Korupsi, serta Direktorat Tindak Pidana Tertentu.

Jumlah Laporan Polisi Melibatkan Korporasi 2014 – 2018

Sumber: Laporan Polda-Polda yang diterima Maret 2019.

Dalam melakukan pemolisian terhadap kejahatan korporasi, secara teknis, selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, polisi juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam

Peraturan MA tersebut dijelaskan bahwa kejahatan korporasi:

1.     Dilakukan untuk memberikan manfaat atau keuntungan maupun untuk kepentingan korporasi.

2.     Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

3.     Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan termasuk mencegah dampak yang lebih besar setelah terjadinya tindak pidana.

Peraturan MA (Perma) tersebut, setidaknya mengatur tentang:

1.     Penjelasan berbagai hal termasuk bentuk korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan pengurus yang juga meliputi penerima manfaat (beneficial owners).

2.     Perbuatan dan bentuk  kesalahan dari korporasi yang memberikan  pedoman bagi hakim dalam menilai kesalahan oleh korporasi.

3.     Tata cara penyidikan perkara dengan subyek hukum korporasi, mulai dari bagaimana tata cara pemeriksaan  sampai dengan penanganan korporasi induk, subsidiari dan yang berhubungan serta  korporasi yang melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan serta  pemisahan.

4.     Tata cara pengelolaan aset hasil kejahatan oleh korporasi termasuk kebolehan bentuk penyimpanan berupa uang hasil penjualan aset korporasi  yang disita dengan potensi nilai ekonomi yang menurun sampai adanya putusan.

5.     Tata cara eksekusi denda, uang pengganti, restitusi serta  sanksi lainnya.

Dalam Perma tersebut juga ditegaskan, bila menemukan bukti bahwa pemegang saham, atau anggota direksi atau komisaris bahkan pegawai rendahan sekalipun melakukan tindak pidana untuk kepentingan korporasi dan korporasi menerima keuntungan dari tindakan tersebut maka, dapat diindikasikan korporasi telah melakukan tindak pidana.

Dalam Perma tersebut juga ditentukan penyesuaian identitas korporasi dalam surat panggilan, surat dakwaan dan surat putusan terhadap korporasi, sehingga proses penanganan korporasi lebih memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, aset korporasi yang digunakan sebagai alat atau dari hasil kejahatan juga dapat segera dijual melalui lelang meskipun belum ada putusan pengadilan.

Hit and fix

Kendala utama dalam melakukan pemolisian terhadap kejahatan korporasi adalah rendahnya kemampuan polisi dalam menemukenali peristiwa tersebut (lihat Gottschalk, 2014). Hal ini dikarenakan, misalnya, polisi tidak mampu menilik dan mempertimbangkan sumber informasi dan informasi yang ada, serta belum mampu mengembangkan jaringan dengan individu-individu yang ada dalam key area.

Perlu diingat, bahwa sampai dengan saat ini polisi masih bergantung dengan saksi ahli dalam menemukan unsur-unsur pidana. Sering kali pula polisi tidak dapat menyimpan informasi yang bersifat rahasia sampai kemudian dapat untuk dipublikasikan untuk pertama kalinya. Selain itu, masih ada soal masa atau waktu yang terbatas dalam melakukan penyidikan.

Oleh karena itu polisi seperti disampaikan Gottschalk, sudah selayaknya :

a.     Mengembangkan value configuration, yang menekankan pada wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi, bisnis, dan keuangan, bukan hanya issue kejahatannya semata.

b.     Mengembangkan strategi manajemen informasi, yang didalamnya menjadikan police intelligence sebagai unsur yang penting, atau yang dikenal sebagai intellige

Recent posts