Home Whitecollar Crime Penabur Kebencian dari "Langit"

Penabur Kebencian dari “Langit”

Author

Date

Category

MEREKA adalah para penabur kebencian dari langit, dari dunia maya. Para penjahat ini ingin memecah belah umat, memanfaatkan situasi keruh, lalu merebut kekuasaan, merampok rasa aman.

Kejahatan kebencian (hate crime) umumnya didului dengan hate speech atau ujaran kebencian. Pelaku menggunakan bahasa yang merendahkan, menyerang berdasarkan status sosial, ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau disabilitas.Wall dan Bell melukiskan ujaran kebencian sebagai viktimisasi terhadap kelompok-terpinggirkan lewat serangan verbal maupun oral.

Beberapa kasus ujaran kebencian berujung pada pelecehan verbal, pelecehan seksual, ancaman, hingga serangan simbolik, baik psikologis maupun emosional. O’Brien dan Yar membedakan empat kelompok kasus dalam kejahatan kebencian, yaitu : Perlukaan secara fisik bahkan sampai kematian; Perlukaan psikologis dan emosional; Perlukaan seksualitas; dan Kerugian finansial.

Beberapa contoh ujaran kebencian antara lain:

Serangan dan perusakan terhadap dua vihara dan lima klenteng di Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, yang terjadi karena seruan yang provokatif melalui media sosial tahun 2016; kerusuhan suporter pendukung Persija Jakarta yang disertai pengeroyokan terhadap Brigadir Hanafi di Pintu VII Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, tahun 2016; persekusi terhadap 47 pemilik akunmedia sosial yang dituding menghina agama atau ulama sepanjang 2017, seperti dicatat Southeast Asia Freedom of Expression Network.

Sementara itu, pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 diakhiri dengan pengungkapan dan penangkapan Kelompok Saracen, dan Kelompok Muslim Cyber Army (MCA). Hal ini menunjukkan, telah muncul organized hate groups atau kelompok kebencian yang terorganisasi.

Ronczkowski menyirikan kelompok ujaran kebencian sbb :

Struktur kelompok longgar di tingkat lokal tetapi sangat terstruktur secara internasional. Dalam kasus Kelompok Muslim Cyber Army, teridentifikasi jejaring di Taiwan dan Korea Selatan.

Mayoritas anggota kelompok ini, kata Ronczkowski, di bawah usia 30 tahun, tetapi di Indonesia ternyata berbeda. Tersangka penyebar isu penculikan ulama, empat dari tujuh orang tersangka, laki-laki berusia 32 tahun. Tersangka Kelompok Muslim Cyber Army, lima  dari 11 orang tersangka, laki-laki berusia 31 – 40 tahun.

Masih kata Ronczkowski, pemimpin kelompok ujaran kebencian ini cenderung memroyeksikan citra arus utama. Anggotanya terlatih menggunakan perangkat seperti televisi kabel dan komputer untuk mempromosikan retorikanya. Dari bukti yang disita, seorang pelaku setidaknya memiliki dua smartphone dan aktif dalam bermedia sosial. Mereka menggunakan virus untuk menyerang sistem komputer dari individu atau kelompok yang berbeda pandangan.

Yang menarik adalah, sesama anggota tidak saling mengenal secara pribadi, bahkan tidak pernah bertemu secara fisik. Mereka hanya terikat pada isu. Di Indonesia isu yang dimanfaatkan adalah isu suku, ras, agama dan antar golongan, serta kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Mereka, kata Ronczkowski, meyakini bahwa sedang terjadi perebutan kekuasaan antara muslim dengan nonmuslim. Pemimpin daerah atau negara harus beragama Islam.

Kemajuan Medsos Digital

Beberapa keunggulan media sosial (medsos) dibandingkan dengan media konvensional seperti disampaikan Taprial dan Kanwar antara lain :

Lebih mudah diakses. Medsos lebih mudah diakses karena tidak membutuhkan kemampuan khusus untuk menggunakannya. Sangat mudah menghubungkan satu individu dengan yang lain sebagai bagian dari komunitas. Siapapun dapat berbicara tentang apa saja. Dapat menginisiasi percakapan dengan siapa saja.

Kecepatan komunikasi. Konten Medsos dapat diakses semua orang dalam jejaringnya, dan cepat terpublikasi. Seseorang berkomunikasi tanpa faktor eksternal yang bisa memengaruhi apa yang ia sampaikan. Responsnya bersifat spontan.Penyampai dan perespons dapat berdialog layaknya di dunia nyata.

Interaktif. Medsos mendorong komunikasi dua arah. Pengguna berinteraksi antara satu dengan banyak lainnya, berdiskusi,hingga berbagi pendapat.

Longevity – Volatilit. Konten Medsos bertahan lama, bahkan bisa selamanya. Konten juga dapat diperbarui dan diubah kapan saja oleh penyampainya.

Kaya Fasilitas. Menurut Taprial dan Kanwar, internet menawarkan akses yang tidak terbatas untuk semua jenis konten. Fasilitas Medsos membagikan informasi apapun dengan siapapun.

Keunggulan Medsos ini kemudian disalahgunakan oleh Online haters. Mulai dari static website, streaming audio dan video, sampai situs jejaring sosial. Penggunaan teknologi informasi (TI) untuk hate speech ini mulai merebak tahun 1985.

TI yang memberikan privasi dan anonimitas ini memungkinkan online haters secara terbuka mengampanyekan pandangannya tanpa perlawanan, tanpa konsekuensi dibandingkan menggunakan media lain. Dengan TI, tulis Wolf, online haters melakukan viktimisasi terhadap kelompok minoritas, menggugah keberanian dan memobilisasi individu, serta untuk merekrut followers.

Medsos, kata Marsh dan Melille, memungkinkan mereka memeroleh respons seketika, baik berupa gambar atau komentar yang merendahkan martabat; memerkuat racial narcissism, seraya mempromosikan perbedaan; membuka kesempatkan merchandizing, guna membangun basis kekuatan ekonomi; dan men-download dan menghimpun materi-materi racist speeches.

Minim, minim, minim

Negara lewat perangkat perundangan, sebenarnya sudah mengantisipasi para penabur kebencian dari “langit” ini. Pemolisian terhadap mereka sudah diperkuat dengan Undang Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Beberapa materi perbuatan yang dilarang dalam UU ITU antara lain sbb:

  1. Konten ilegal adalah yang terkait dengan soal kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU tentang ITE).
  2. Akses ilegal (Pasal 30 UU tentang ITE).
  3. Intersepsi ilegal (Pasal 31 UU tentang ITE).
  4. Gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU tentang ITE).
  5. Gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU tentang ITE).
  6. Penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU tentang ITE).

Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan, polisi, masih mengalami kesulitan menindak mereka karena seperti ditulis Kshetri:

  1. Gagal mengimbangi teknologi yang berkembang.
  2. Minim pengalaman mengenai kejahatan di dunia siber.
  3. Minim kolaborasi dengan industri.
  4. Minim kolaborasi dan kerja sama pada tingkat global.

Polisi seperti disampaikan Akhgar, juga masih menghadapi beberapa kendala terkait lack of up to date guidelines;  lack of proper training; dan lack of funding.

Yar mengakui, internet memiliki fitur khas yang membentuk kejahatan di dunia maya. Fitur-fitur ini menimbulkan kesulitan menanggulangi kejahatan ketika didekati oleh sistem peradilan pidana yang sudah mapan.

Faktornya, menurut Adler:

  • Sangat sulit mengawasi Internet. Sumber daya yang diperlukan untuk menangani jenis kejahatan ini belum memadai.
  • Tidak ada protes publik terhadap kejahatan komputer, karena publik lebih tertarik pada kejahatan kekerasan.
  • Akhirnya, banyak polisi merasa tidak perlu menangani kejahatan komputer, tetapi membantu orang dan menangkap para penjahat

Harnish pun menegaskan, kejahatan siber memang sangat rumit. Sulit bagi polisi untuk menanganinya dengan cara tradisional atau pemolisian komunitas.

Dengan melihat penjelasan ini, kita sepakat dengan Rossmo bahwa ketika kejahatan sudah tidak dapat dijelaskan, lolosnya pelaku dari hukuman akan membawa sistem peradilan pidana ke dalam situasi yang buruk. Kesalahan dalam menetapkan tersangka pun bakal sering terjadi.

Menghadapi “serangan dari langit” ini,  kini kalangan kepolisian di banyak negara lebih banyak mengembangkan cyber forensic dalam proses penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan. Cyber forensic menjadi domain utama pemolisian, termasuk undercover online dan cyber patrol. Dengan demikian polisi dapat menetralisasi pelaku sebelum memunculkan perlukaan. Selain lebih murah, biaya mencegah memang lebih sederhana dibanding setelah muncul kasus seperti disampaikan para pakar.

Meski demikian, aspek pencegahan oleh polisi ini sering dipandang sebagai cermin rezim yang represif. Argumentasi ini dikembangkan dengan definisi tentang ujaran kebencian yang subjektif. Pemolisian, seperti ditulis Wolf, dipandang hanya memunculkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Yang menjadi pertanyaan : Mereka yang beranggapan bahwa pemolisian sebagai cermin dari rezim yang represif, apakah sudah siap menghadapi risiko “serangan dari langit” yang bakal memorakporandakan bukan saja komunitas mereka, tetapi juga keluarga mereka?

Recent posts