Home Headline Polri, Pengayom dan Pelindung Masyarakat di Masa Pandemik Covid-19

Polri, Pengayom dan Pelindung Masyarakat di Masa Pandemik Covid-19

Author

Date

Category

Pada masa pandemik Covid-19, paradigma peran Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat harus berkembang. Perkembangan ini, setidaknya merupakan kesadaran akan dua (dua) aspek. Aspek pertama adalah kesadaran terhadap karakteristik pandemik Covid-19. Pandemik Covid-19, yang ditipologikan sebagai bencana non-alam, memiliki karakteristik yang berbeda dengan tipologi bencana lain yang selama ini dikenal dan telah dipahami. Pandemic Covid-19, bukan hanya memunculkan masalah kesehatan yang berdampak terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik, namun telah memunculkan ancaman pada wilayah geografis yang luas, durasinya sangat panjang, sulit untuk dikendalikan, serta berdampak pada struktur sosial. Sejak teridentifikasi pada akhir tahun 2019, sebanyak lebih dari 200 Negara telah terdampak, 1,3% populasi dunia telah terinfeksi virus, dan lebih dari 2,1 juta orang meninggal karena Covid-19. Karakteristik yang belum teridentifikasi oleh Frailing and Harper (2017).

jika pdf tidak tampil silahkan klik disini

Aspek kedua adalah adanya suatu konsekuensi logis seiring dengan munculnya kesadaran bahwa definisi kejahatan pada masa bencana pendemik Covid-19 yang perlu diredefinisikan kembali. Dalam masa pandemic Covid-19, kejahatan, tidak hanya sekedar didefinisikan sebagai perilaku yang merugikan atau menimbulkan perlukaan terhadap orang lain, akan tetapi kejahatan pada masa pandemik harus didefinisikan sebagai perilaku yang menimbulkan biaya, atau derita yang lebih (tambahan) pada orang lain, atau, perilaku yang menempatkan diri atau orang lain dalam situasi berisiko, atau berbahaya. Dalam konteks ini maka, adalah merupakan suatu keharusan bila Polri, bersinergi dengan TNI dan Polisi Pamong Praja, berupaya keras untuk menegakkan protokol kesehatan, membubarkan kerumunan, termasuk menggiatkan upaya testing. Kerumunan senyatanya sudah terbukti menjadi sarana yang sangat efektif bagi penularan Covid-19, kerumunan adalah kawannya Covid-19. Upaya testing digiatkan mengingat ditemukan banyak kasus seseorang yang sadar dan mengetahui bahwa dirinya terpapar virus Covid-19, namun tetap berinteraksi secara fisik dan melakukan mobilitas di tengah masyarakat.

Beberapa pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang menarik adalah terdapatnya sejumlah kasus yang menyebabkan terjadinya kerumunan massa. Misalnya, pemulangan paksa penderita Covid-19 atau jenazah pasien Covid-19 dari rumah sakit, adanya penolakan pemakaman jenazah pasien Covid-19, menghadiri pemakaman jenazah pasien Covid-19 tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Kerumunan lain juga terjadi saat hajatan, ibadah bersama, berbelanja, serta berwisata, tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

Pengambilan Paksa Jenazah dan Kerumunan

Berikut beberapa contoh kejadian seperti dilansir sejumlah media online. Di Batam, Kepulauan Riau, jenazah seorang pasien korban Covid-19 di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Embung Fatimah, hendak diambil paksa oleh sekelompok orang, Selasa (25/8/2020) malam. Pasien, seperti dikutip Kompas.com, adalah warga Kampung Seraya, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar. Tetapi usaha tersebut berhasil dicegah petugas RSUD, meski seorang dokter sempat dipukul salah seorang yang berniat mengambil paksa jenazah. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Batam Didi Kusmarjadi, hasil swab pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Dia menduga, para penjemput paksa jenazah tidak mau jenazah dimakamkan sesuai protokol kesehatan.

Hal serupa terjadi di Rumah Sakit Metro Hospital Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (20/9/2020). Menurut SuaraJakarta.id, peristiwa terjadi sekitar pukul 12.30 saat puluhan pria yang berniat mengambil paksa jenazah, berdatangan. Mereka bersama keluarga korban akhirnya membawa jenazah dengan kendaraan ambulans rumah sakit. Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Hendra Tarmidzi menejelaskan, jenazah adalah pasien Covid-19, warga Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa. “Hasil rapid test pasien, reaktif. Seharusnya pihak keluarga menunggu hasil swab test,” tuturnya. Untuk menghindari konflik, pihak rumah sakit akhirnya mengijinkan keluarga dan rombongan mengambil jenazah. “Jenazah diijinkan diambil setelah pihak RT/RW menandatangani pernyataan bertanggungjawab terhadap jenazah tersebut,” ucap Hendra. Ia khawatir, jenazah tidak langsung dimakamkan, tetapi dibawa dulu ke rumah duka.

Di tempat lain, di RSUD Waluyo Jati Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (16/2021), sekitar 100 orang datang hendak mengambil paksa jenazah pasien Covid-19. Kapolres Probolinggo, Ajun Komisaris Besar Ferdy Irawan seperti dikutip Tribunews.com menjelaskan, kejadian berawal saat seorang warga Desa Kalibuntu dinyatakan positif Covid-19. Pasien tersebut meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit tersebut. Setelah meninggal, petugas kesehatan termasuk anggota Polri, TNI, dan Satpol PP mengimbau keluarga pasien, jenazah dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Di tengah percakapan, datang massa dari Desa Kalibuntu mengambil paksa jenazah pasien Covid-19. Warga beramairamai memindahkan jenazah ke mobil pikap yang dibawa warga. Selanjutnya, jenazah dibawa ke rumah duka.

Di RSUD Brebes, Jawa Tengah, seperti dikutip Solopos.com, sekelompok orang bersikeras mengambil paksa jenazah seorang pasien Covid-19. Menurut Direktur RSUD Brebes, O’o Suprana, kasus ambil paksa jenazah ini terjadi karena warga tidak terima pasien divonis meninggal karena positif Covid-19, sesuai hasil pemeriksaan laboratorium rumah sakit. O’o menjelaskan, pasien adalah warga Kecamatan Wanasari yang meninggal Sabtu pukul 03.00 di ruang isolasi. “Hasil tes PCR pasien tersebut positif Covid-19,” ungkap O’o. Jenazah akhirnya diambil kembali oleh petugas terkait untuk dipulasara, dan dimakamkan sesuai Prokes. “Pihak keluarga sempat keberatan jenazah dimakamkan sesuai Prokes, tetapi setelah kami bujuk, mereka akhirnya bisa menerima,” tutur Kapolres Brebes Ajun Komisaris Besar, Gatot Yulianto.

Di RSUD Daya, Makassar, Sulawesi Selatan, hal serupa, seperti dikutip Liputan6.com, terjadi, Sabtu (27/6/2020). Setelah jenazah diambil paksa keluarga, pemulasaran tidak sesuai Prokes. Polisi kemudian menersangkakan penjamin jenazah, anggota DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso. “Tersangka lain adalah Andi Nur Rahmat. Jumlah saksi yang kami periksa, 13 orang,” ungkap Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Komisaris Agus Khaerul, Senin malam (13/7/2020).

Di Situbondo, Jatim, keluarga pasien Covid-19 yang meninggal, menolak jenazah pasien dimakamkan sesuai Prokes. Beruntung setelah mendapat pengertian dari polisi dan petugas terkait lainnya, pihak keluarga menyetujui jenazah anggota keluarga mereka dimakamkan sesuai protokol kesehatan.

Ambil paksa jenazah korban Covid-19 juga terjadi di RSUD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Meski polisi sudah membuat barikade untuk mencegah massa masuk RSUD, pengelola RSUD akhirnya menyerah, dan mengijinkan jenazah diambil pakssa dengan kendaraan ambulan desa. “Sebelum jenazah kami serahkan, pihak keluarga dan perwakilan warga kami minta menandatangani surat pernyataan penolakan pemakaman dengan protokol kesehatan Covid-19,” kata anggota tim negosiasi RSUD, Dewi Sayu Veronika, seperti dikutip Detik.com, Senin (27/7/2020).

Pengambilan paksa jenazah korban Covid-19 juga terjadi di RS Stella Maris, Makassar, Minggu (7/6/2020). Karena polisi dan anggota TNI kekurangan personil menghadapi sekitar 150 orang, mereka membiarkan jenazah diambil paksa massa, dan dipindahkan ke kendaraan ambulan yang disiapkan pihak keluarga. “Kekuatan kami tidak seimbang dibanding jumlah massa yang datang,” ujar Kapolsek Ujung Pandang, Komisaris Wahyu Basuki.

Di Pasuruan, Jatim, ribuan pelayat berdesakan mengantar jenazah Habib Hasan Assegaf ke peristirahatan yang terakhir. Akibat peristiwa ini, Polda Jatim Bersama pemerintah daerah, TNI, dan instansi terkait lainnya melakukan tracing massal. “Hari Selasa (29/12/2020) pukul 12.00 sampai pukul 13.30, kami melakukan tracing terhadap keluarga almarhum di rumah almarhum, di Jalan KH Abdul Hamid, Kebonsari, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jatim,” ungkap Kapolda Jatim Inspektur Jendral Nico Afinta, Rabu (30/12/2020) malam. “Selanjutnya, bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, serta TNI, kami akan melakukan tracing massal,” tambah Nico. Untuk membatasi jumlah kerumunan dan memerpendek hari berkerumun, Polda Jatim mengimbau pihak keluarga menggelar takziah sampai hari ketujuh saja. Jumlah pesertanya pun dibatasi, yaitu separuh dari kapasitas ruang.

Beberapa praktik baik, yang sebenarnya dapat dilakukan guna menghindari terjadinya pengambilan paksa jenazah antara lain adalah:
Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pemulasaran jenazah dengan protokol kesehatan sesuai dengan syariat. Penjelasan tentang hal ini bukan saja melibatkan Polri, namun juga harus melibatkan para tokoh masyarakat dan pemuka agama.
Memberikan kesempatan kepada perwakilan keluarga untuk ikut serta dalam proses pemulasaran jenazah. Tentu saja segala fasilitas alat pelindung diri harus disediakan dan perwakilan keluarga yang ikut dalam proses pemulasaran harus telah memperoleh penjelasan yang detail tentang hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan saat proses pemulasaran.
Merancang ruang pemulasaran jenazah sedemikian rupa, sehingga anggota keluarga dapat menyaksikan proses pemulasaran. Misalnya dengan memasang kamera di ruang pemulasaran dan keluarga dapat menyaksikannya di ruangan yang lain.
Mengingatkan masyarakat bahwa terdapat ancaman hukuman pidana bila melakukan pengambilan paksa jenazah.

Sejumlah rekaman peristiwa tadi menunjukkan betapa sulitnya usaha memutus matarantai Covid-19. Usaha menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat), tindakan sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan, serta kebijakan work from home, dan school from home dalam pelaksanaannya tak jarang berakhir dengan perselisihan, bahkan konfllik.

Panggilan Moral

Mengamati perkembangan situasi ini, Polri pantas mengubah paradigma Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, Polri diharapkan mampu menerapkan konsep pemolisian masyarakat melalui kolaborasi (collaborative policing) berdasarkan pada pemecahan masalah (problem-oriented policing). Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memercepat penanganan Covid-19.

Langkah tersebut diwujudkan untuk menghentikan, mengurangi, atau meminimalisir laju pertambahan warga yang terpapar Covid-19, serta dampak sosial ekonomi yang mengikutinya. Intervensi lewat kolaborasi dilakukan sejak dari tingkat komunitas (community policing).

Karena panggilan moral sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, Polri sudah sepantasnya terlibat dalam pemulasaran, pemakaman jenazah korban Covid-19. Terlibat dalam penyemprotan disinfektan bersama masyarakat, bahkan ikut terlibat di dapur dapur umum warga korban bencana di tengah pandemik Covid. Jika polisi tidak melakukan atau mengerjakan hal tersebut, maka sesungguhnya polisi sudah melanggar moralitasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dalam amatan penilaian seperti itu muncul juga karena dilatari ketidakmampuan dalam melihat konsep besar yang sedang dilakukan oleh Polri yaitu berusaha untuk meredam terjadinya civil unrest dan mempertahankan ketertiban sosial.

Polri diharapkan mampu menggerakkan partisipasi seluruh elemen masyarakat berbasis komunitas, mengingat komunitas dalam pengertian ini adalah satuan terkecil yang paling terdampak oleh Covid-19.

Kampung Tangguh Jaya

Dengan paradigma peran yang baru Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya, Pemprov DKI, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya mewujudkannya dengan membangun Kampung Tangguh Jaya. Fungsi utama Kampung Tangguh Jaya adalah mengendalikan angka kontaminasi Covid-19 dengan melakukan testing, tracing, dan treatment, serta mempraktikkan protokol kesehatan, 3M yaitu memakai masker, menyuci tangan, dan menjaga jarak.

Testing dilakukan dengan rapid test, dan swab test, maupun PCR, sedang tracing atau pelacakan dilakukan menyangkut riwayat kontak pasien Covid-19, waktu, serta lokasi. Treatment atau penyembuhan dibuat berdasar kategori ringan, sedang, berat, dan berat sekali. Kategori ringan dilakukan melalui isolasi mandiri, sedang kategori sedang dilakukan lewat rumah sakit lapangan. Kategori berat, dan berat sekali dilakukan di rumah sakit rujukan.

Di sisi lain, dalam pengelola keamanan masyarakat, Kampung Tangguh Jaya diharapkan mampu memerkuat penjagaan, memonitor kejadian, serta mendeteksi gesekan yang berpotensi konflik.

Para pengelola Kampung Tangguh Jaya diharapkan mampu mengendalikan, mengelola, dan memantau bermacam isu kesehatan dan keamanan di tempat masing-masing. Peran Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RW sebagai tulang punggung Kampung Tangguh Jaya dalam melakukan asistensi dan pendampingan, menjadi hal utama.

Recent posts

Avast Vs MalwareBytes Antivirus Protection

This article is a quick comparison between Avast and MalwareBytes. Both deliver great anti virus protection, wiping out nearly 99%...

Email Marketing Jobs — Are You Ready With regards to the Challenge?

What is Email Marketing? Email Marketing requires sending away a commercial sales message to an ever-increasing number of targeted audience, usually looking to...

Illinois On-line Casinos & On-line Playing Legislation In 2021

In addition, Las Atlantis provides a handful of tables for blackjack, roulette, craps, and poker. Sure it’s plenty of work pulling all of it together, deposit 10 euros play 50 euros on line casino on the poker table.